Pengenalan

Kami luncurkan blog baru dari KOMINFO UMS. Dan diharapkan blog ini mampu menambah wawasan tentang komunikasi dan informatika. Kedepannya kita akan membuat blog blog yang saling mendukung dan saling keterkaitan antara satu sama lainnya. Terimakasih.

Sebatik di tengah ancaman perang Diabaikan Indonesia, warga nyaman bergantung ke Malaysia

Warga di wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, saat ini tengah waswas dengan semakin meningkatnya suhu pertikaian antara Indonesia-Malaysia dalam beberapa pekan terakhir. Ini menyusul aksi pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal perang Tentara Diraja Malaysia, ke wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Ini karena kebutuhan hidup sehari-hari warga Sebatik dipasok dari Malaysia. Khususnya dari Kota Tawau, yang berada di Negara Bagian Sabah Malaysia, yang berjarak satu jam perjalanan. Segala kebutuhan yang terkait Sembako mereka dapatkan dari Malaysia. Sebaliknya, kebutuhan hasil pertanian yang dihasilkan warga Sebatik sebagian besar dijual ke Tawau. Mereka tidak menjual ke Tarakan, Kalimantan Timur, karena jaraknya cukup jauh, yakni sekitar tiga jam perjalanan dengan perahu motor. Ongkosnya juga lebih mahal. Sementara itu, bahan bakar minyak bagi nelayan pun juga dipenuhi dari Malaysia. ”Kami kan tak bisa membeli BBM dengan gelen (jeriken) di SPBU di darat, masak kami harus bawa perahu kami ke darat,” kata Fahri, nelayan Sebatik, sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com, Selasa (9/6). Menurutnya para nelayan sampai sekarang membeli bensin dan solar dari Tawau. Harganya, 1 ringgit 80 sen atau lebih dari Rp 3.000 dengan kurs 1 Ringgit Malaysia (RM) = Rp 3.000. Diakuinya harga bensin dari negara tetangga itu lebih mahal jika dibanding dengan harga bensin di Indonesia. Namun, keterbatasan akses membuat mereka memilih membeli ke Malaysia. Kesulitan memperoleh bahan bakar di Sebatik juga diungkapkan Bella, nelayan asal Kampung Tanjung Aru. Menurutnya SPBU satu-satunya di Sebatik itu lebih mementingkan kebutuhan bensin kendaraan darat, seperti sepeda motor dan mobil. Harga per liter bensin di SPBU Rp 5.500. ”Kadang juga sering kehabisan,” ujarnya. Minimnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sebab mengapa warga Sebatik tergantung dengan Malaysia. Sebenarnya, potensi pertanian dan kelautan diwilayah ini cukup lumayan. Di sektor Pertanian, biji kakao dari Sebatik setiap pekan, selalu dikirim ke Batu Lima, Tawau, Malaysia. Begitu pula dengan kelapa sawit. Bila dijual ke Tarakan, warga khawatir barang sudah busuk sampai tujuan, karena jarak yang jauh. Sebatik hingga kini juga tak memiliki pelabuhan yang representatif. Yang ada, Pelabuhan Sungai Nyamuk, yang hanya bisa disandari kapal kecil dari Tarakan. ”Kalau ada pelabuhan misalnya, kan bisa pasokan sembako dari Jawa itu masuk, sekarang kan tak ada,” kata Herman. Ketergantungan terhadap Malaysia inilah yang membuat mereka tak ingin ada perang antara Indonesia-Malaysia. Haji Konong pemilik kapal angkutan barang Sebatik-Tawau misalnya, ia merasa telah nyaman meski bergantung terhadap Malaysia. Tokoh Masyarakat Sebatik, H Herman atau yang dikenal H Andeng menyatakan Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menyelesaikan sengketa ini dengan segera tanpa perang. Karena jika permasalahan ini berlarut-larut warga Sebatik tentunya semakin khawatir. ”Jangankan perang. Kalau Tawau itu mengembargo atau menolak warga Sebatik ke sana, kan yang rugi rakyat juga. Makanya cepatlah menyelesaikan masalah Ambalat ini, supaya tak berdampak pada masalah lain yang merugikan warga Sebatik,” tambah Herman. Kondisi Sebatik: 1. Kebutuhan pokok sehari-hari dipasok dari Tawau, Malaysia 2. Tidak memiliki pelabuhan yang representatif, padahal potensi hasil perikanan cukup tinggi. 3. Untuk menjual hasil bumi tak didukung dengan infrastruktur memadai. Akses ke Tarakan tak mendukung. Mengakibatkan biaya perjalanan lebih mahal dan memakan waktu, dibanding menjual hasil bumi ke Tawau, Malaysia. Solopos,Kamis, 11 Juni 2009

DPR siap setujui perang di Ambalat

JAKARTA - DPR meminta pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan sengketa di Ambalat yang diwarnai provokasi-provokasi oleh kapal perang Malaysia dengan cara melanggar batas wilayah perairan Indonesia. "Jika pemerintah tidak tegas dan Malaysia terus-menerus melakukan provokasi di Ambalat, lanjutnya maka tidak menutup kemungkinan DPR akan menyetujui konfrontasi terhadap kapal-kapal perang Malaysia yang memasuki perairan Indonesia," tegas Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6). Menurut Muhaimin, DPR sudah sangat keras meminta ketegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan Ambalat antara lain dengan mengajukan nota protes diplomatik dan juga meminta agar Dubes Indonesia untuk Malaysia bersikap proaktif. Malah DPR juga sudah meminta bantuan pertahanan khususnya untuk Angkatan Laut Indonesia kepada pemerintah Belanda guna menghadapi provokasi negara-negara lain. “Saat ini, Indonesia membutuhkan dukungan Belanda terkait pertahanan dalam konflik Ambalat,” kata Muhaimin ketika bertemu Ketua Eerste Kamer (Senate) Belanda, Yvone Ema Timmerman Buck. Dia mengungkapkan, bantuan yang diharapkan adalah kerjasama berupa peningkatan kualitas kapal-kapal perang yang menjadi pertahanan laut Indonesia. Namun, dalam hal ini DPR hanya membuka pintu kerja sama saja dengan Belanda karena pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerja sama tersebut. “DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu kapal perang Indonesia,” terang Muhaimin. Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid merasa kecewa dengan pemerintah yang hanya berwacana dalam menyikapi sengketa Ambalat. Menurutnya, jika memang serius mengurusi negeri ini, maka sudah semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menjadwalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Haji Tun Abdul Razak guna membahas penyelesaian sengketa Ambalat. “Ini permasalahan serius. Malaysia itu selalu mancing di air keruh. Apalagi ini di masa-masa Pilpres. Mereka harus tahu Ambalat itu wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi, presiden dan wapres tidak hanya cukup bersikap tegas, tapi perlu ada langkah konkret,” ujarnya. Ditegaskan, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri. Jadi, dalam kapasitas itu presiden perlu mengambil tindakan nyata, sehingga harga diri bangsa Indonesia tidak diinjak-injak. (fas/JPNN)

sumber : http://plgpos.blogspot.com/2009/06/dpr siap-setujui-perang-di-ambalat.html

KPI Minta "Curhat Bareng Anjasmara" Dihentikan

Semarang (ANTARA News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah minta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) menghentikan acara "Curhat Bareng Anjasmara" karena dinilai mengandung banyak implikasi negatif. Anggota KPID Jateng Divisi Pengawasan Isi Siaran, Zainal Abidin Petir, di Semarang Jumat mengatakan, KPID Jateng telah bertemu dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selaku penyelenggara acara untuk menghentikan acara itu. "Dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (27/5) lalu, pihak TPI diwakili oleh Wijaya Kusuma Soebroto, selaku Corporate Secretary dan Syaefudin Kurdi sebagai Program Operation PT Citra TPI," katanya. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut ditemukan beberapa hal, di antaranya pihak TPI mengakui bahwa acara yang tayang setiap Sabtu dan Minggu tersebut sebagai program reality show yang diperuntukkan bagi remaja. Klasifikasi bahwa acara tersebut diperuntukkan remaja dengan kode (R), mereka dapatkan berdasarkan Surat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). "Pihak TPI menayangkan program tersebut dengan maksud untuk menyajikan informasi kepada masyarakat bahwa keadaan seperti itu memang ada dan berusaha untuk mencarikan solusi," katanya. Namun, dari kajian KPID menyimpulkan bahwa tayangan tersebut tidak layak untuk klasifikasi remaja karena materinya mengandung tema yang dominan tentang persoalan keluarga, seperti intrik, perselingkuhan, dan menunjukkan kekerasan secara eksplisit. Ia mengatakan, sesuai pasal 64 Peraturan KPI Nomor 3/2007 tentang Standar Program Siaran (SPS) dinyatakan bahwa klasifikasi tayangan untuk remaja harus mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, serta dapat memotivasi remaja mengembangkan potensi diri. "Materi, gaya penceritaan, dan tampilan dalam tayangan juga tidak boleh mengandung muatan yang mendorong remaja belajar berperilaku tidak pantas, seperti memaki orang lain dengan kata-kata kasar, antisosial, dan sebagainya," katanya. Selain itu, katanya, tayangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga harus mengikuti ketentuan, yaitu tidak dilakukan dengan cara yang justru dapat memperburuk keadaan dan memperuncing konflik. "Tayangan tersebut juga harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keluarga, terutama anak-anak dan remaja, serta tidak boleh mendorong berbagai pihak yang terlibat konflik untuk mengungkapkan secara terperinci aib dan kerahasiaan masing-masing pihak," katanya. Sementara bagi pembawa acara, tidak boleh menjadikan tayangan tentang konflik keluarga sebagai bahan tertawaan atau cercaan, apalagi menggiring opini khalayak publik untuk menjatuhkan martabat objek yang diberitakan, kata dia. "Berdasarkan alasan tersebut, kami memutuskan untuk menghentikan sementara program acara `Curhat Bareng Anjasmara` di TPI karena telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," tegasnya.

UMS rintis pengelolaan jurnal internasional

Solo (Espos)–Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berniat merintis pengelolaan jurnal internasional. Upaya itu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu penulisan jurnal bertaraf internasional.

Berkenaan dengan itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMS menggelar workshop penulisan artikel ilmiah yang bertajuk Menuju jurnal bereputasi internasional di gedung G, Senin (1/6). Workshop itu menghadirkan pembicara dari Ismail Said PhD dari Architecture Program Faculty of Built Environment University Teknologi Malaysia (UTM).

Acara itu diikuti sebanyak 40 dosen yang memiliki kualifikasi doktor, dosen yang sudah menyelesaikan penelitian dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), serta dosen yang berminat kuliah di luar negeri.

Perwakilan Panitia, Ir Indrawati MT mengatakan hingga kini prestasi dosen UMS dalam hal penulisan jurnal ilmiah belum banyak yang mampu menembus level internasional. Menurut Indrawati, kendati kemampuan menulis jurnal di kalangan dosen UMS cukup tinggi namun persaingan di level internasional diakuinya sangat ketat.

“Untuk mampu bersaing di level internasional, seseorang harus membangun track record dengan baik. Semakin tinggi kualifikasi dosen semakin ketat pula penyeleksian jurnalnya,” tandas Indrawati.

Sumber SOLOPOS

33 SMA di Indonesia 100 persen siswanya tak lulus UN

Jakarta–Sebanyak 33 SMA se-Indonesia 100 persen siswanya tidak lulus ujian nasional (UN). Diduga ada pihak-pihak yang membocorkan jawaban soal yang membuat peserta tidak lulus unas. “Mayoritas peserta menjawab salah dengan pilihan sama sehingga terjadi penyimpangan,” ujar Ketua Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo, Selasa (2/6). BSNP merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan UN. BSNP diangkat oleh Diknas dan bertanggung jawab kepada Mendiknas. Menurut Mungin, laporan adanya kebocoran jawaban didapatkannya dari laporan pengawas perguruan tinggi, inspektorat jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan pihak kepolisian. Meski demikian BSNP tidak langsung percaya atas laporan tersebut. “BSNP tidak langsung percaya tapi melihat kembali dari pola jawaban peserta ujian mereka menjawab salah dengan pilihan sama,” jelasnya. Menurut Mungin, pihak yang memberikan bocoran jawaban yang keliru kepada peserta murid bisa jadi pihak sekolah. “Bisa jadi (pihak sekolah) kan berbagai upaya dilakukan (agar peserta UN lulus),” katanya. Selain ada pihak-pihak yang memberikan jawaban yang keliru, lanjut Mungin, kesalahan lainnya yakni terdapatnya kesalahan cetak soal ujian, dan kebocoran soal serta kunci jawaban sebelum UN. Karena itu, menurut Mungin, dalam sidang pleno BSNP menetapkan ujian ulang pada sekolah dan mata pelajaran tertentu. “Lagipula kan belum diumumkan kelulusannya jadi ujian yang kemarin dianggap batal. Belum juga ada pengumuman lulus atau tidak,” tegasnya. Mungin mengungkapkan, sekolah yang tidak lulus UN yakni 33 SMA se-Indonesia ditambah 1 SMK. SMA tersebut antara lain SMAN 5 Kendari, SMA Pasundan 2 Cimahi, SMAN 6 Cimahi, SMA 2 Ngawi dan SMAN 1 Gorontalo. “Di Jakarta dan Semarang berdasarkan laporan nggak ditemukan,” katanya.

PEMBUKAAN TMMD KE – 82 DI SRAGEN

SRAGEN - Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke – 82 tahun 2009 berlangsung di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo, Selasa (2/6). Komandan Kodim 0725/Sragen, Letnan Kolonel Arm VS Bayu Sasetiyo, S.IP bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan pemukulan kentongan untuk menandai pembukaan dilakukan oleh Kapolres Sragen, AKBP. Jawari, SH. Upacara Pembukaan kegiatan yang dahulu bernama ABRI Masuk Desa (AMD) ini dihadiri Bupati Untung Wiyono, Ketua DPRD Agus Wardoyo, Unsur Muspida, Para Pejabat Sipil, TNI dan Polri serta Tokoh Masyarakat. Peserta upacara terdiri dari unsur Kodim 0725/Sragen, Yonif 408/Sbh. Pepabri, Hansip, Korpri, Karang taruna dan Osis dan Pramuka.. Menurut Kapt. Kav. Subiyanto selaku Perwira Pelaksana, TMMD Sengkuyung Tahap – I TA.2009 ini akan dilaksanakan selama 21 hari, hinggga 22 Juni 2009. Sasaran pelaksanaaan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. “Untuk kegiatan fisik antara lain betonisasi jalan sepanjang 1125 M, dengan lebar 75 CM sebanyak 2 jalur dengan tebal 10 CM. Sedangkan untuk kegiatan Non Fisik antara lain Penyuluhan Bidang Kamtibmas, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Bela Negara, Pemahaman Hukum, Kesehatan Lingkungan, Bidang Pertanian, Peternakan serta Pembinaan Rohani,” jelas Subiyanto. Pelaksanaan kegiatan TMMD ke – 82 di Sragen kali ini menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.114 Juta dan APBD Sragen sebesar Rp. 36 Juta. Dengan melibatkan 1 SST Kodim 0725 sebanyak 50 orang, 5 orang dari DPU dan Dinas terkait, 10 orang dari Pemerintah DEsa Sukorejo, 5 orang Hansip Desa, 25 orang KBT dan pramuka serta 150 orang masyarakat yang akan bekerja secara bergiliran. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Dandim 0725/Sragen, menjelaskan bahwa Program yang dilakukan serentak di 54 Kabupaten/ Kotamadya ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan. KASAD berharap program TMMD ini benar benar menjawab aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena proses perencanaannya melibatkan berbagai instansi dan masyarakat. Program ini disusun dengan sistem Bottom Up Planning , yang mekanismenya dimulai dari hasil musyawarah tingkat desa, Kecamatan kemudian Tingkat Kabupaten yang selanjutnya tingkat PJO TNI untuk selanjutnya pelaksanaan TMMD. (dyn)

BERMIGRASILAH KE OPEN SOURCE, SEKARANG

SRAGEN - Ajakan ini berkali-kali tercetus dari para nara sumber pada hari kedua lokakarya yang dilaksanakan oleh Depkominfo di Sragen 27 dan 28 mei kemarin. Kelebihan open source yang sebetulnya mudah dan murah untuk free software, yang artinya perangkat lunak yang kode sumber programnya tersedia dan boleh diubah serta disebarluaskan, hal ini merupakan keunggulan yang dari sistem ini dibandingkan dengan sistem lainnya. Keunggulan lain dari open source / Linux adalah; 1. Lisensi, 2. Sejarah, 3. Pengguna, 4. Interaksi dengan OS lain, 5. Arsitektur, 6. Dukungan Hardware, 7. Kemudahan Akses Device, 8. Pemanfaatan memory, 9. Skalabilitas, 10. Stabilitas, 11. Penggunaan Network, 12. Desain dan Keamanan Multi User, 13. Program-program, 14. Alat-alat untuk Problem Solving, dan 15. Komunitas Pengguna yang antara pengguna dan developmentnya dapat berkomunikasi dengan sangat cepat. Tentang pengenalan Open source / Linux di sekolah, Rusmanto Maryanto mengharapkan kepada semua orang, pelajar, guru, mahasiswa, dosen, dan juga kerjasama dari instansi pemerintahan, pegawai, pekerja kantor, tidak terkecuali kolega sekantor, diajak untuk segera mempercepat langkah menuju “jalan yang benar”. Pada sesi pertama hari kedua ini, di Aula Sukowati juga diberikan materi Menulis di Wikipedia berbahasa Indonesia oleh Ivan Lanin dari Wikipedia Indonesia, dan di Ruang Kridamanggala masih meneruskan materi hari pertama yaitu membahas habis tentang Keamanan Sistem Informasi yang dinarasumberi oleh Adhitya Priambodo. Dilanjutkan dengan pemaparan Program dan Kegiatan Direktorat SIPLK Depkominfo dengan materi Interoperabilitas dan Interkonektivitas Sisfo, Perangkat Lunak / Free Open Source Software, Konten Multimedia KARDUS (Konten dan Arsip Digital Untuk Semua), Keamanan Sistem Informasi, dan Transaksi Elektronik. Dalam pemaparan tersebut turut disinggung tentang posisi Indonesia di mata penggunaan teknologi internet, yaitu sebagai pengguna internet terbesar rangking 14 dunia dengan 20 juta pengguna, dan negara pengakses pornografi rangking ke 7 dunia. Materi lengkap lokakarya open source Depkominfo, dapat di download di Link Info Workshop Opensource di website sragenkab.go.id(pde)

Informasi

Kami akan tampil kembali setelah sekian lama kami tidak meng-upload informasi yang dapat di informasikan kepada anda. Terimakasih atas partisipasi anda untuk mengunjungi blog ini, kami akan segera meng-upload informasi maupun music untuk anda nikmati. Selama ini kami sedang melakukan pembaharuan dan membangun blog - blog lain untuk memenuhi kebutuhan para browsing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Coming soon........... upLoad Music Puspito Laras see you next time.... matur nuwun.